Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi bidang tugas antara lain :

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Keagamaan
4. Bidang Kepemudaan
5. Bidang Keolahragaan
6. Bidang Kewanitaan dan Perlindungan Anak
7. Bidang Sosial Kemasyarakatan
8. Bidang Seni Budaya
9. Bidang Pemberdayaan Keluarga
10. Bidang Pendidikan
11. Bidang Kesehatan
12. Bidang Keagamaan
13. Bidang Kepemudaan
14. Bidang Keolahragaan
15. Bidang Kewanitaan dan Perlindungan Anak
16. Bidang Sosial Kemasyarakatan
17. Bidang Seni Budaya
18. Bidang Pemberdayaan Keluarga

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi

1. Bidang Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. Bidang Posyandu
3. Bidang Teknologi Tepat Guna (TTG)
4. Bidang LPM/BKM
5. Bidang P3BK

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi

Tugas Pokok Dan Fungsi Kasi Pemerintahan Antara Lain :

1. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

2. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan Dan Kelurahan;

3. melakukan pendataan, pengawasan, pelaporan dan pengendalian  tanah milik aset pemerintah;

4. melakukan monitoring dan pelaporan peralihan hak atas tanah dan bangunan maupun peruntukkannya;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

6. melakukan inventarisasi NJOP tanah lingkup kecamatan;

7. surat keterangan waris;

8. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pengelolaan buku PBB lingkup kecamatan;

9. melakukan pembentukan dan pembinaan SATGAS K3 tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Warga (RW);

10. melakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan berkaitan dengan pengelolaan persampahan pada masyarakat;

11. membantu pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi tenaga kerja tingkat kecamatan;

12. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;

13. melakukan pendataan, sosialisasi dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional;

14. membantu pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;

15. melakukan pendataan, sosialisasi, koordinasi dan monitoring dalam rangka pembinaan dan pengembangan hubungan antar lembaga yang berkaitan dengan organisasi masyarakat dan organisasi profesi;

16. memfasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah;

17. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan;

18. menyiapkan bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

19. mencatat dan menandatangani permohonan pengantar Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kota, antar kota dalam satu provinsi, dan antar provinsi;

20. mencatat dan menandatangani permohonan Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia keluar negeri;